Kebocoran Subsidi Pupuk Akibatkan Harga Beras Mahal

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanul Arifin  menduga, masih tingginya harga beras di Indonesia, disebabkan karena ekonomi biaya tinggi serta kemungkinan adanya kebocoran subsidi pupuk maupun benih.

Subsidi pupuk yang dicanangkan pemerintah pada 2015, menurut Bustanul, dianggarkan mencapai Rp 39,5 triliun. Kenyataan di lapangan, harga pupuk bersubsidi masih mahal berkisar Rp2.200 per kg, padahal seharusnya bisa mencapai Rp1.950 per kg.

"Untuk benih juga disubsidi di atas Rp1 triliun, ternyata mencari benih sampai sekarang masih susah," kata Bustanul.

Oleh sebab itu, Bustanul berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali upaya peningkatan produktivitas beras. Sehingga Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, tidak hanya menjadi pasar bagi negara-negara produsen beras lainnya, dikutip dari Beritajatim.com.

"Saya tidak rela Indonesia yang sebesar ini cuma dijadikan pasar. Kita harus mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri kalau bisa kita ekspor," kata Bustanul.

Kepala Sub-Bidang Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Wasito Hadi mengatakan, tingginya harga beras di Indonesia disebabkan beras yang beredar kebanyakan adalah beras premium. Sementara, untuk memproduksi beras medium, susah dilakukan karena mutu gabah beras petani rendah, akibat dampak El Nino.

"Beras medium yang dicari Bulog kan minimal kadar airnya 25 persen, sementara karena dampak elnino kadar airnya menjadi di bawah 20 persen, sehingga harus digiling menjadi beras premium," kata dia.

Selain itu, lanjut Wasito, tingginya harga beras juga disebabkan faktor skala usaha tani yang masih rendah dengan rata-rata luas lahan 0,2-0,3 hektar. Padahal seharusnya, menurut dia, luas lahan pertanian idealnya minimal 2 hektar yang paling tidak dapat digarap secara berkelompok.

Di samping itu, kebanyakan masih menggunakan cara tradisional dan belum menerapkan penggunaan teknologi pertanian. Mengacu hasil analisis Badan Pusat Statistik (BPS), 48% ongkos produksi di Indonesia dihabiskan untuk biaya tenaga kerja.

"Kalau saja dengan sistem mekanisasi dengan skala usaha minimal 2 hektar dengan digarap secara berkelompok mungkin akan lebih efisien," kata dia.

Tweet